image

Pengusaha Karaoke Eksekutif Jakarta. Bayar Royalti via LMKN. (suaramerdeka.com/Benny Benke)

10 Januari 2018 | 13:29 WIB | Musika

Pengusaha Karaoke Eksekutif Jakarta Bayar Royalti via LMKN

JAKARTA, suaramerdeka.com-- Sejak diberlakukannya Undang undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan semua peraturan pelaksanaannya. Seperti Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) yang disyahkan Menteri Hukum dam HAM RI yang mewajibkan semua pengusaha karaoke. Baik karaoke keluarga atau  eksekutif, untuk membayar royalti dan Hak Komunikasi kepada publik via Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). 

Dalam pelaksanaannya ternyata menimbulkan polemik. Sebagaimana diakui sejumlah pengusaha karaoke yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (ASPHIJA) yang keberatan dengan besaran tarif royalti yang dibebankan untuk karaoke eksekutif. Karena dinilai tidak adil dan berbeda dengan tarif royalti untuk karaoke keluarga (family). 

Menyikapi hal itu, akhmya LMKN dan ASPHIJA sepakat tentang tata cara pembayaran royalti Iagu dan musik, dan dalam waktu dekat akan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Tentang Tata Cara Pembayaran Royalti Lagu dan Musik. Dengan ditandatanganinya MoU tersebut. LMKN mewakili LMK-LMK yang berada di bawah koordinasinya. Seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Wahana Musik Indonesia (WAMI). Lalu Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI),  LMK Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (LMK PAPPRI), Sentra Lisensi Musik lndonesia (SELMI), Star Music Indonesia (SMI) dan Anugerah Royalty Musik Indonesia (ARMINDO),  mengapresiasi dan berterima kasih kepada ASPHIJA, karena menghargai musik dan lagu Indonesia. 

Dikatakan Imam Haryanto, komisioner LMKN, semua user atau pengguna musik Indonesia wajib membayar royalti hak cipta sebagaimana diamanatkan UU, tanpa terkecuali. "Negoisasi LMKN dengan ASPHIJA milibatkan Menteri Hukum dan HAM, dan akhirnya kesepakan antara para pihak tercapai," katanya, di Jakarta, Raby (10/1). 

Dia menambahkan, di dunia ada dua negara yang memyukai budaya karaoke, yaitu Jepang dan Indonesia. Sayangnya di Indonesia potenai royalty belum dimaksimalkan dengan baik, karena banyak.sebab. Dengan kesepakatan ini, ASPHIJA bisa mendapatkan  konten asli dan  tidak merasa khawatir akan dituntut/digugat Produser Musik atau Artis (musisi). 

Eric Halawet, mewakili ASPHIJA mengatakan, pihaknya dengan LMKN sama-sama belajar untuk mencari sistem keadilan buat semua. "Kami berharap royalti tersdistribusi dengan baik," katanya. 

Anji, mewakili musisi mengaku  senang sekali ada titik temu antara para.pihak. "Karena sistem baru ada pro kontra adalah biasa. Yang penting ada itikad baik memperbaiki 8sistem. Sehingga kalo ada musisi yang lagunya hits tapi hidupnya belum layak, bisa diperbaiki. Intinya saya berterima kasih hak hak kami diperjuangkan," katanya. 

Takaeda, produser, aranjer dan performer menambahkan, dulu saat RBT masih ada royalty selalu mengalir. Sejak RBT drop, penghasilan para musisi turut  hilang. 

"Kita selama ini hanya dapat dari uang bikin lagu dan manggung. Setelah itu saya mulai dapat royalty dari karaoke dan kafe," katanya. 

Melihat perkembangan teknologi yang semakin modern dan maju, para pengusaha karaoke berharap LMKN dan LMK-LMK bisa menerapkan sistem perhitungan royalti berbasis pay per use/ play. Dengan demikian transparansinya menjadi lebih terjaga, terbuka, dan transparan sehinga adil buat semua. Sistem perhitungan royalti berbasis pay per use / play prosesnya akan dimulai awal tahun 2018 ini. 

 

(Benny Benke /SMNetwork /CN40 )