Logo
blackberry

Home
19 Maret 2014 | 10:52 wib | Nasional

KPK Panggil Ketua Umum Dewan Da'wah

Share :Facebook Twitter Email

JAKARTA, suaramerdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Dewan Da'wah Islamiyah Syuhada Bahri terkait penyidikan dugaan suap pengadaan proyek sistem radio komunikasi terpadu di Departemen Kehutanan.

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AW," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (19/3).

Penyidik juga memanggil pihak swasta Edy Zahedy. "Semua diperiksa sebagai saksi," kata Priharsa.

Sebelumnya, penyidik KPK Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung terkait penyidikan kasus korupsi.

Tamsil juga pernah dipanggil terkait sejumlah dugaan korupsi yang disidik KPK, diantara dugaan suap dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, serta suap pengaturan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Sementara dalam kasus SKRT, KPK telah menetapkan Anggodo Widjojo, Direktur Utama PT Masaro Radiokom. Anggodo pun sempat kabur ke China, dan ditangkap pada Januari lalu.

Seperti diketahui, saat anggaran proyek SKRT diajukan ke DPR sekitar 2007, Tamsil duduk di Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Kehutanan. Terkait SKRT, Tamsil juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Yusuf Erwin Faishal, anggota DPR yang menjadi terdakwa kasus SKRT ketika itu.

Saat bersaksi dalam persidangan itu, Tamsil mengaku sempat menerima uang berupa cek perjalanan dari Yusuf terkait alih fungsi hutan lindung di Tanjung Api-api. Namun, uang itu diakui Tamsil telah dikembalikan. Bukan hanya itu, Tamsil mengaku pernah disodori uang dalam amplop oleh Anggoro terkait SKRT. Namun, Tamsil juga mengaku telah menolak pemberian uang tersebut.

Menurut Tamsil ketika itu, anggaran untuk SKRT sebenarnya sudah diusulkan agar dibatalkan di DPR. Menyadari kemungkinan anggaran untuk proyek itu ditolak DPR, kata Tamsil, Anggoro mengajaknya bertemu.

Pada pertemuan itu Anggoro menjelaskan bahwa SKRT merupakan program government to government. Menurut Anggoro, DPR tidak bisa memutuskan kerja sama itu karena merupakan bantuan loan dari Amerika Serikat. Pada Oktober 2007, Dewan pun menyetujui anggaran SKRT. Departemen Keuangan, kata Tamsil, meminta agar program itu diteruskan.

Yusuf Erwin Faishal sendiri diduga menerima uang senilai Rp 125 juta serta 220.000 dollar AS dari Anggoro Wijaya dan David Angkowijaya. Menurut jaksa, uang tersebut sebagai imbalan atas jasanya membantu persetujuan anggaran pada program revitalisasi gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook


  Baca Juga


Android

Home | News | SMCetak | Selebrita | Otomotif | Olahraga | Wanita | Lelaki | Sehat | Kuliner | Gaya | Kejawen | Layar

Download BlackBerry Launcher

 ©2014 suaramerdeka.com