image

Ayip Abdullah memperlihatkan vaccine carrier box untuk distribusi vaksin yang menerapkan prosedur ketat (Foto suaramerdeka.com/Setiady Dwi)

09 Februari 2018 | 22:00 WIB | Medis

Harus, Mengejar Anti Difteri Serum Sampai Dapat

BANDUNG, suaraerdeka.com- Satu kejadian penyakit difteri saja bisa membuat pontang-panting petugas dinas kesehatan. Mereka seperti berkejaran dengan waktu guna memastikan penyakit tersebut tak menular. Karenanya, kejadian luar biasa difteri jika sampai mewabah, memang tak mengenakan bagi semua pihak. Akhir tahun lalu, KLB difteri menghantam sejumlah kota di Indonesia.

Kondisi bagaimana repotnya tersebut sempat dialami Ayip Abdullah, Penanggungjawab Penyimpanan dan Pelaksanaan Program Imunisasi Dinkes Kota Cirebon. Dia pun bersyukur upaya jajarannya itu kemudian bisa "mensterilkan" kota udang dari difteri sejak kasus terakhir terjadi delapan tahun lalu.

"Itu kejadian 2010. Ada satu pasien positif. Kami harus membawa Anti Difteri Serum (ADS) secepatnya. Stok kosong. Saat itu juga kami harus ke Bandung, ternyata tak ada, infonya ada di Karawang, langsung kejar lagi, geber lagi, pokoknya harus dapat," katanya di sela-sela kunjungan media workshop Bio Farma ke UPT Farmasi Dinkes Kota Cirebon, Kamis (8/2).

Total waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan ADS itu sekitar 7 jam. Pasca mendapat informasi pasien positif difteri, pada pukul 17.00 Wib, dengan menyusuri jalan darat membelah keramaian lalu lintas, petugas Dinkes Kota Cirebon tancap gas dengan mobilnya, dengan resiko nyawa tentu saja karena kecelakaan di jalan bisa saja menimpa, mendatangi kantor dinkes di dua kota tersebut.

"Kita ambil stok yang ada di Karawang, kebetulan ada, kita pinjam dulu, karena di sana kan lagi tak ada kasus," katanya yang langsung mengarahkan mobil kembali ke Cirebon guna diinjeksikan ke pasien yang terbaring di RSUD Sunan Gunung Djati.

Bagi Ayip dan jajarannya, penanganan difteri, tak ada istilah kata nanti. Harus ditangani saat itu juga. Pasalnya, tingkat penularannya mengkhawatirkan. Terlebih bagi keluarga pasien, yang paling banyak melakukan kontak dengan pasien sehingga berpeluang tinggi tertular.

"Kalau mau jujur, difteri itu menakutkan. Ngeri. Makanya kita harus menjemput ADS. Karena kita ingin tuntas saat itu juga biar tak mewabah, sekalipun itu berat. Karena tak mudah membawa ADS apalagi dengan perjalanan jauh, meski ada vaccine carrier box, saat itu kita bawa box generasi pertama standar WHO," katanya.

Belajar dari pengalaman itu, Ayip dan Dinkes Kota Cirebon kemudian gencar melaksanakan sosialisasi akan urgensi vaksin. Sekali pun hanya satu kasus difteri, tak ada alasan bagi mereka berleha-leha. Resiko terpapar dari semua penyakit seperti polio, BCG, hepatitis, tetanus, measles mumps rubella seperti campak, dan terutama difteri, benar-benar diterangkan secara gamblang.

"Idealnya tak perlu ada kasus dulu sebagai pelajaran bersama, tapi memang dalam perkembangannya masyarakat di sini semakin terbuka dan paham benar dalam merespon imunisasi pasca kasus difteri yang hanya satu kasusnya itu. Karena khusus difteri, kami bersyukur bebas dan tak termasuk wilayah yang harus melaksanakan program outbreak response immunization (ORI) difteri di Jabar pada Februari tahun ini," katanya.

Dalam kaitan sosialisasi dan penggunaan di masyarakat itu, apalagi sifatnya pencegahan memang kadang memberikan tantangan. Kehadiran vaksin misalnya, yang merupakan kebalikan dari serum karena bersifat mencegah, kadang tak begitu saja diterima sebagian masyarakat sekalipun manfaatnya cukup besar.

Padahal, vaksin muncul dari proses yang rumit demi mencapai standar produk yang aman dan efektif dalam memberikan pencegahan. Bahkan prosesnya itu termasuk memperhatikan benar pelayanan semacam "layanan purna jual". Istilah kerennya adalah farmakovigilans yang mencakup pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping dan persoalan lain dari penggunaan vaksin.

Di antaranya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) seperti efek samping hingga kemungkinan kesalahan program dengan resiko hingga tingkatan serius. Yang hasil akhirnya adalah untuk memastikan keandalan produk vaksin termasuk tak menutup kemungkinan melakukan opsi recall product (menarik produk) vaksin yang dinilai tak bagus.

"Karenanya, hasilnya dari proses (farmakogivilans) itu di antaranya adalah untuk melakukan monitoring kualitas vaksin," kata Kadiv Surveilans & Uji Klinis Bio Farma,  Novilia Sjafri Bachtiar. Apakah lantas, vaksin masih harus tak dipercaya sebagai pencegah?

Menyimak bagaimana pontang-pantingnya petugas kesehatan menjemput serum karena penyakit kadung menyergap, semestinya, hal itu bisa dijadikan hikmah sekaligus penyadaran. Pada saat itu, mereka sesungguhnya tak memikirkan seorang saja tapi masyarakat lainnya yang harus dilindungi. Ada kesehatan yang lebih besar yang dipertaruhkan sehingga itu jelas, apapun resikonya, harus dijaga secara sungguh-sungguh.

(Setiady Dwi /SMNetwork /CN19 )