image

Foto: Istimewa

14 Januari 2018 | 19:00 WIB | Nasional

Fadli Zon: Impor Beras Bukti Kekacauan Tata Kelola Pangan

JAKARTA, suaramerdeka.com- Rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500 ribu ton pada akhir Januari 2018 terus menuai kritik. Menurut Plt Ketua DPR RI Fadli Zon, rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah, sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini dimiliki pemerintah. 

''Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain,'' kata Fadli yang juga Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Minggu (14/1).

Politikus Partai Gerindra ini juga menilai, ada keanehan dalam rencana impor ini. Pertama, Kementerian Pertanian hingga saat ini masih mengklaim jika Januari 2018 ini kita mengalami surplus beras sebesar 329 ribu ton. Dengan mengacu kepada data BPS, Kementan mengklaim bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi kita adalah 2,5 juta ton. 

''Jika angka-angka ini benar, kita seharusnya memang surplus beras. Namun anehnya harga beras di pasar justru terus naik,'' tegas Fadli. 

Keanehan lain, lanjut Fadli, pemerintah menyebut bahwa kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah. Namun izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium.

''Ini kan tidak nyambung. Yang dianggap masalah adanya di mana, tapi penyelesaiannya entah ke mana,'' ujarnya. 

Dia berpendapat, bahwa yang membesar-besarkan kenaikan harga beras belakangan ini sebenarnya adalah pemerintah sendiri. Dan itu dipicu oleh aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak masuk akal. 

"Kalau harga beras naik, sementara di sisi lain pemerintah mengklaim produksi beras sebenarnya sedang surplus, maka yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah melakukan operasi pasar, dan bukannya impor,'' katanya. 

Fadli menyebut, Impor beras di saat menjelang panen hanya akan menekan harga gabah petani. Harga gabah petani pasti anjlok. Jadi, kebijakan tersebut sebenarnya hanya menyakiti petani.

(Mahendra Bungalan /SMNetwork /CN41 )

NEWS TERKINI