image

foto ilustrasi - istimewa

13 Februari 2018 | 21:54 WIB | Solo Metro

Pengisian Perangkat Desa Terganjal SOT

KLATEN, suaramerdeka.com- Pengisian ratusan kursi perangkat desa yang lowong di Kabupaten Klaten, sekarang tidak bisa dilakukan begitu saja. Pengisian personel terganjal pebentukan struktur organisasi tata kerja (SOT) pemerintah desa. Sebelum pengisian, pemerintah desa harus menyelesaikan SOT terlebih dahulu. "Setelah itu baru dilakukan penataan perangkat desa yang ada sekarang," jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Klaten, Jaka Purwanto, Selasa (13/2).

Setelah pemerintah desa menetapkan struktur dan menata personel, kata Jaka, baru diketahui kebutuhan riil perangkat yang dibutuhkan. SOT harus dan sifatnya wajib lakukan sebab dalam Perda 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan SOT Baru, kata dia,  jumlah perangkat desa ada perubahan komposisi. Setiap desa minimal harus ada dua kasi dan maksimal tiga kasi. Selain itu harus ada minimal dua kaur dan maksimal tiga kaur. Pengadaan perangkat desa itu ditentukan sesuai dengan kemampuan desa masing-masing sehingga SOT diperlukan lebih dulu.

Sebagai persiapan Pemkab akan segera melaksanakan sosialisasi dalam waktu dekat tentang SOT. Meski demikian jadwal pelaksanaannya sudah dibuat Pemkab dan tinggal dilaksanakan tahapannya sesuai rencana.

Menguasai Komputer

Syarat calon perangkat desa, kata Jaka, yang prinsip berpendidikan SMA sederajat dan memiliki keahlian komputer. Keahlian itu diperlukan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat saat ini.

Sebagai langkah awal Perbup tentang SOT Desa sudah siap dan tinggal ditandatangani. "Sesuai jadwal bulan Maret dilakukan seleksi dan April sudah dilantik," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Klaten, Ronny Roekmito.

Menurutnya, pelantikan sesuai jadwal harus diselesaikan sebelum Pilgub bulan Juni 2018. Jadwal yang harus selesai sebelum Pilgub tidak ada kaitannya sebab hanya kebetulan saja ada Pilgub. Dalam pelaksanaan seleksi nantinya panitianya berada di tingkat kecamatan.

Seleksi akan melibatkan pihak yang berkompeten, termasuk kalangan perguruan tinggi. Sebab materi seleksi selain tertulis juga kemampuan komputer.  Ronny menambahkan, soal seleksi apakah nanti dilaksanakannya per kecamatan atau per eks kawedanan akan ditentukan kemudian.

Selama ini, kekosongan itu diakui merepotkan pemerintah desa sebab perangkat desa yang ada harus merangkap tugas perangkat yang kosong. Namun sejauh ini tidak ada kendala pelayanan pemerintahan di desa sehingga pemerintahan semua berjalan dengan baik. 

(Achmad Hussain /SMNetwork /CN40 )