image

foto: suaramerdeka.com/dok

13 Februari 2018 | 21:06 WIB | Nasional

Program DPG Jangkau Pemberdayaan 500 Desa Gambut

JAKARTA, suaramerdeka.com– Restorasi gambut yang dijalankan Badan Restorasi Gambut (BRG) menggunakan pendekatan tiga R: rewetting (pembasahan kembali), revegetasi, dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat. Dalam kaitan dengan pelaksanaannya di tingkat tapak bersama masyarakat, BRG menyelenggarakan Program Desa Peduli Gambut (DPG).

“Pendekatan yang digunakan dalam program DPG ini adalah pembangunan desa berbasis lanskap ekosistem gambut. DPG dijalankan pada desa atau kelurahan di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut yang menjadi prioritas lokasi restorasi gambut,” kata Kepala BRG, Nazir Foead, dalam sambutan pembukaan acara sosialisasi program DPG kepada pemegang konses di Jakarta, Senin (12/2). 

Dalam penyelenggaraan program ini, BRG mengintegrasikan dengan program dan kegiatan yang ada di Kementerian dan Lembaga lain seperti halnya kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2018, BRG memperluas jangkauan pelaksanaan program DPG dengan melibatkan pemegang konsesi.

BRG menargetkan 1.000 desa dan kelurahan yang berada di dalam dan sekitar areal restorasi gambut dapat didampingi di bawah naungan program DPG. Sejauh ini telah didentifikasi ada 1.205 desa dan kelurahan di areal seluas 2.49 juta hektare yang menjadi target restorasi gambut. Dari jumlah itu, BRG membagi implementasi program DPG ke dalam tiga skema yaitu pendampingan dengan sumber pembiayaan APBN sebanyak 300 desa atau kelurahan, kerja sama dengan donor dan lembaga swadaya masyarakat sebanyak 200 desa, dan kerja sama dengan pemegang konsesi sebanyak 500 desa atau kelurahan.

Program Desa Peduli Gambut meliputi kegiatan fasilitas pembentukan kawasan perdesaan, perencanaan tata ruang desa, dan kawasan perdesaan, resolusi konflik, pengakuan dan legalisasi hak dan akses, kelembagaan, penguatan pengetahuan lokal dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana kebakaran gambut.

Pada 2017 program ini dilakukan di luar areal konsesi. Pada tahun tersebut difasilitasi pendampingan pada 75 desa dan kelurahan di tujuh provinsi seperti Riau (11 desa), Jambi (10), Sumatera Selatan (15), Kalimantan Barat (16), Kalimantan Tengah (10), Kalimantan Selatan (10), Papua (tiga). Total luas wilayah desa dan kelurahan itu 1.180.441 hektare dengan areal lahan gambut yang dikelola masyarakat sekitar 878.326 hektare. Dari luas itu, 267.111 hektare menjadi target restorasi gambut.

Terdapat beberapa capaian penting dari kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 antara lain dihasilkannya Peraturan Desa terkait dengan perlindungan dan pengelolaan gambut. Kemudian difasilitasi pembentukan atau pengembangan 62 BUMDes dan satu koperasi sebagai wadah pengembangan ekonomi berbasis pertanian/perikanan/ekowisata gambut. Serta dimasukkannya aspek perlindungan dan pengelolaan gambut, penyertaan modal desa untuk BUMDes ke dalam 45 Rancangan RKP Desa yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Di mana alokasi dana desa dan penyertaan modal desa dapat dberikan.

(Setiawan Hendra Kelana /SMNetwork /CN40 )