image

DISKUSI GRUP: Kelompok Fokus Grup Diskusi Wartawan Pati mendiskusikan rencana penutupan tempat karaoke di aula Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Pati. (suaramerdeka.com/Alman ED)

13 Februari 2018 | 22:18 WIB | Suara Muria

Satpol PP Akan Tutup Tempat Karaoke

PATI, suaramerdeka.com- Satpol PP Kabupaten Pati berencana menutup tempat hiburan karaoke, Kamis (15/2) besok.  Kepastian penutupan tempat hiburan yang dinilai melanggar perda tentang penyelenggaraan keperiwisataan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Riyoso, saat hadir sebagai narasumber Fokus Grup Diskusi (FGD) Wartawan Pati, di aula Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo.

''Kami hanya selaku penegak perda yang harus melaksanakan tugas tersebut demi menjaga kewibawaan Pemerintah Kabupaten Pati, dan sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan lain,'' tegas Riyoso.

Sejumlah narasumber dihadirkan dalam diskusi tersebut. Salah satu di antaranya dari Kelompok Gusdurian, Kiai Happy Irianto. ''Selebihnya ada praktisi hukum, Direktur LBH Bakti Anak Negeri, Agung Widodo, dan Fatma dosen psikologi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus,'' ujar Ketua Embrio PWI Pati, Alwi Alaydrus.

Alwi Alaydrus menambahkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga juga diundang sebagai narasumber. Untuk peserta diskusi tidak hanya semata-mata dari kelompok wartawan. Tetapi perwakilan pengusaha karaoke, meski pun tanpa alasan yang jelas meninggalkan tempat diskusi.

Gelar Unjuk Rasa

Menyikapi rencana Satpol PP itu, para pemilik usaha, perempuan pemandu karaoke (PK) dan karyawan usaha hiburan tersebut berencana menggelar unjuk rasa, Rabu (14/2) di depan kantor setda dan Gedung DPRD setempat. Jumlah mereka disebut-sebut 3.000 orang dengan titik kumpul di halaman Pasar Hewan Margorejo, Pati, dengan koordinator aksi, salah seorang pengusaha, Zaenal Musafak.

Di sisi lain, di media sosial (medsos) beredar unggahan selebaran protes para PK yang menegaskan, sebagai perempuan terpaksa harus bekerja semata-mata untuk memenuhi tuntutan kebutuhan keluarga. Perda No 8 Tahun 2013 dibuat bukan untuk membunuh, sehingga perda itu harus dibatalkan.

Dari diskusi tersebut mengemuka berbagai masukan dan pertimbangan dari para narasumber maupun peserta diskusi, untuk mencari jalan pemecahan terbaik dalam menyikapi perda tersebut. Di antaranya usulan Kiai Happy Irianto perlunya lokalisasi dalam satu tempat.

Forum juga meminta pengusaha hiburan karaoke berbenah diri jika ingin menjadi bagian dari penyelenggaraan kepariwisataan dengan lebih mengedepankan kearifin lokal, sehingga tidak melanggar perda. Sedangkan dari kajian hukum oleh Agung Widodo, perda tersebut sudah final, tapi tidak ada klausul dalam pasal-pasalnya yang menyebutkan tempat karaoke dilarang.

Sebab, dalam Pasal 25 ayat (1) dalam perda itu menyebutkan, tempat karaoke harus berjarak 1.000 meter dari tempat ibadah, pendidikan, permukiman, dan rumah sakit. ''Dengan demikian masih ada celah hukum, di mana Satpol PP ternyata tidak mengikutinya dengan penegakan perda lainnya, yaitu Perda No 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," ujar Agung Widodo. 

(Alman Eko Darmo /SMNetwork /CN40 )