image

LAWAN KEKERASAN: Kader DPW PKB Jawa Tengah melakukan orasi dan membentangkan spanduk menentang segala bentuk kekerasan, yang dilakukan di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Selasa (13/2). (SM/Hanung Soekendro)

14 Februari 2018 | 03:34 WIB | Semarang Metro

Kekerasan Marak, DPW PKB Jateng Nyatakan Sikap

SEMARANG, suaramerdeka.com -Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa Tengah memberikan pernyataan sikap atas kasus kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini. Harapannya, kekerasan tersebut dapat dihentikan serta persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa tetap terjaga.

Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah Sukirman mengatakan ada enam poin penryataan sikap yang disampaikan melalui aksi di Bundaran jalan Pahlawan Kawasan Simpang Lima Kota Semarang, Selasa (13/2).

Pertama, menyesalkan seuruh kebiadaban yang sarat dengan sentimen keagamaan. Pernyataan ini merujuk pada sejumlah kejadian, mulai dari tindakan persekusi pada Biksu Mulyanto Nurhalim di
Kabupaten Tangerang pada 7 Februari lalu. Kemudian serangan di Gereja Santa Lidwina Stasi Bedog Yogyakarta, Minggu (11/2). Sebelumnya juga terjadi serangan pada tokoh NU dan pengasuh Ponpes Al Hidayah Cicalengka Bandung serta pimpian Pusat Persis.

“DPW PKB Jawa Tengah mengingatkan pada pemerintah, pemuka, elit ormas bahwa potret riil kerukunan itu terletak di tingkat akar rumput. Kerukunan umat beragama tak cukup hanya dibangun dengan simbol elit dalam rapat pertemuan antaragama. Tapi relasi antar umat beragama di level bawah,” ujar Sukirman dan hal itu menjadi poin kedua.

Ketiga, pihaknya mengapresiasi sikap pemerintah yang menginisiasi pertemuan pemuka agama untuk membangun kesefahaman tentang etika lintas umat beragama demi kerukunan.

Keempat, aparat keamanan hendaknya mewaspadai dan mencegah pola-pola gangguan keamanan yang menyasar tokoh-tokoh agama. Bisa jadi ada pihak-pihak yang memanfaatkan sentimen agama untuk memecah belah kerukunan bangsa.

Kelima, Wakil Ketua DPRD Jateng ini menegaskan pihaknya mengingatkan pemerintah akan lemahnya penegakan hukum atas kasus-kasus serupa akan mengundang tindakan kekerasan lainnya dan bahkan lebih besar.

Keenam, mengingatkan pada sesama parpol agar tak menggunakan cara-cara kotor dalam proses Pilkada serentak. Hal itu justru akan memecah belah kerukunan bangsa.

(Hanung Soekendro /SMNetwork /CN34 )