image

foto: Istimewa

17 April 2018 | 05:27 WIB | Solo Metro

Penunggak Premi JKN-KIS Tak Boleh Integrasi

SOLO, suaramerdeka.com- Pemkot Surakarta melarang warga yang menunggak premi Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), untuk mengintegrasikan kepesertaannya dalam program JKN-KIS yang dibiayai APBD. Tunggakan harus lunas dulu sebelum ikut program Pemkot.

Wali Kota FX Hadi Rudyatmo menegaskan Pemkot tidak bisa mengambil alih tunggakan premi karena menyalahi aturan. Untuk itu, mereka diwajibkan melunasi tunggakan tersebut terlebih dahulu, sebelum diintegrasikan dalam program tersebut.

Rudy mengungkapkan, selama ini Pemkot mendapati tidak sedikit warga rentan miskin sulit membayar premi bulanan itu secara rutin.  "Awalnya ikut JKN mandiri, tapi ternyata pada kemudian hari tidak bisa membayar premi. Bahkan nunggak bertahun-tahun," kata dia, usai pembagian kartu anggota JKN-KIS di Pendapi Gede, Senin (16/4).

Menurut dia, pemkot siap membiayai premi bulanan bagi warga rentan miskin, namun syaratnya tunggakan harus dilunasi dulu. ‘’ Pemkot tidak bisa mengambil alih kewajiban melunasi tunggakan itu. Tidak bisa di-take over

. Nanti menyalahi aturan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun lalu Pemkot menanggung keanggotaan warga miskin dan rentan miskin dalam program JKN. Kebijakan ini guna memenuhi amanat UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan.

Hingga kini telah diterbitkan kartu JKN-KIS bagi 41.905 kepala keluarga (KK) yang preminya dibiayai APBD. Adapun kemarin pemkot menyerahkan kartu kepesertaan JKN-KIS kepada 2.506 KK di lima wilayah kecamatan, yang terdiri dari 4.540 jiwa.

"Pembagian KIS dilakukan dua tahap. Pagi hari untuk 2.252 jiwa dari Kecamatan Serengan dan Pasarkliwon, serta siang hari bagi 2.288 jiwa dari Kecamatan Laweyan, Banjarsari dan Jebres," terang Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Siti Wahyuningsih.

(Agustinus Ariawan /SMNetwork /CN34 )