image

DISKUSI KELOMPOK TERARAH : Pengamat kebijakan publik Universitas Diponegoro FX Sugiyanto (kanan) menyampaikan paparan dalam diskusi kelompok terarah yang bertajuk ”Teknologi Listrik untuk Rakyat, Masalisasi Peralatan Listrik Rumah Tangga”, di Hotel Noorman, Semarang, Rabu (20/12). (65)

21 Desember 2017 | Focus Group Discussion

Konversi Kompor Gas ke Listrik Perlu Kajian Mendalam

PEMERINTAH, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewacanakan konversi kompor gas atau elpiji ke kompor listrik atau kompor induksi. Namun, rencana ini nampaknya perlu kajian lebih mendalam. Sebab, belum semua lapisan masyarakat dapat menerima peralihan ini.

Upaya konversi ini jadi bagian kebijakan pemerintah memindahkan golongan pelanggan listrik nonsubsidi kategori 1.300 volt ampere, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA menjadi 5.500 VA. Hal tersebut terungkap dalam diskusi kelompok terarah atau focus group discussion bertajuk ”Teknologi Listrik untuk Rakyat, Masalisasi Peralatan Listrik Rumah Tangga” di Hotel Noorman, Semarang, Rabu (20/12).

Diskusi ini digelar Suara Merdeka bekerja sama dengan PT PLN Distribusi Jateng dan DIY. Hadir sebagai narasumber yaitu, Kepala Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Teguh Dwi Paryono. Pengamat kebijakan publik Universitas Diponegoro FX Sugiyanto, Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang Ngargono. Kemudian, dosen teknik elektro Universitas Negeri Semarang, Dwi Purwanti, dan Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Gunawan Permadi.

Mewakili PT PLN Distribusi Jateng dan DIY, Manajer Bidang Komunikasi Hukum dan Administrasi, Audi Royke Damal, serta Manajer Niaga dan Pelayanan Pelanggan, Rudy Setyadi. Adapun sebagai moderator adalah Koordinator Liputan Suara Merdeka Hasan Fikri. Ketua LP2K Semarang Ngargono mengemukakan, adanya rencana konversi tersebut semakin membuat masyarakat bingung. Berkaca pada proses peralihan kompor minyak tanah ke gas pada 2006 lalu, ketika itu masyarakat manut saja meski banyak persoalan di sana-sini.

”Tapi kini akan dialihkan lagi ke listrik karena ternyata gas masih harus impor,” ungkapnya. Selain itu, ia memperkirakan ongkos pembelian kompor listrik akan menjadi sebagai salah satu kendala realisasi konversi dari kompor elpiji. Karena itu, Ngargono berharap ada kebijakan khusus dari pemerintah agar masyarakat bisa beli kompor listrik tersebut.

Bila tidak ada subsidi, selain akan memberatkan masyarakat khususnya berpenghasilan rendah, kemungkinan penggunaan kompor listrik hanya dapat dinikmati bagi kalangan menengah atas. Selain itu, juga patut dipertanyakan soal ongkos yang akan dikeluarkan masyarakat ketika memasak. Bisa jadi, tagihan listrik jadi lebih tinggi. "Daya yang disedot itu akan banyak dan berimbas ke harga listrik," katanya. Pendapat berbeda diungkapkan Manajer Bidang Komunikasi Hukum dan Administrasi PT PLN Distribusi Jateng dan DIY, Audi Royke Damal.

Menurutnya, langkah konversi ini bisa jadi solusi terhadap surplus listrik, seiring proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Diharapkan dengan konversi ini akan ada kenaikan konsumsi masyarakat dan berujung pada kenaikan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, Audi mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap wacana. Karena itu, pihaknya menggelar diskusi kelompok terarah ini, dalam rangka menyerap aspirasi atau suara masyarakat terkait dengan rencana pengalihan tersebut.

”Kepastian kapan akan dilakukan sampai saat ini juga belum ada keputusan resmi. Namun demikian, jauh-jauh hari sebelum diterapkan kami akan menyerap aspirasi masyarakat untuk menerima masukan terkait peralihan kompor gas ke listrik,” ungkapnya. Berdasarkan data nasional, pertumbuhan volume penjualan listrik memang sedang mengalami perlambatan konsumsi secara nasional. Konsumsinya hanya mengalami kenaikan 1,17 persen jadi 108,4 Terra Watt hour (TWh) pada semester I- 2017. Harapannya dengan ditambahkannya daya pada pelanggan rumah tangga, maka akan mendorong penggunaan kompor listrik yang mengkonsumsi listrik.

Rata-Rata Menyala

Manajer Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN Distribusi Jateng dan DIY, Rudy Setyadi mengemukakan, dari data sampai November 2017 rata-rata penggunaan listrik menyala di Jateng dan DIY, didominasi golongan rumah tangga tiga atau daya 450 VA, yakni 139,63 jam per bulan.

Disusul kelas 900 VA yang setengahnya masih disubsidi dengan rata-rata 118 jam per bulan. ”Masih tingginya rata-rata tingkat menyalakan listrik di segmen ini kemungkinan disebabkan masih adanya subsidi,” jelasnya. Meski demikian, lanjut dia, ke depan konsumsi daya listrik bakal menurun seiring dengan makin banyaknya produk elektronik hemat energi seperti lampu diode pancaran cahaya atau LED.

Sementara, beberapa ibu rumah tangga yang mewakili anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), langsung merespons rencana peralihan dari gas elpiji ke kompor listrik. Meski tidak menolak, namun mereka meminta agar pemerintah mempertimbangkan terlebih dahulu ke masyarakat.

”Kami selaku wakil dari PKK di wilayah kami belum berani mensosialisasikan ke anggota karena belum jelas seperti apa mekanismenya,” jelas ungkap Susana, wakil dari PKK Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Ia berpendapat kesulitan akan muncul saat pengguna golongan listrik tersebut mulai membutuhkan daya lebih besar. Sebab, biaya untuk menambah daya, misalnya dari 950 VA menjadi 2.200 VA, dinilai memberatkan yakni sekitar Rp 800 ribu.

Tak Acuh

”Belum lagi untuk membeli kompornya, rata-rata kompor listrik sekarang ini diatas Rp 1 juta. Jadi, kalau nanti dialihkan hanya kalangan menengah atas saja yang mampu,” jelasnya. Sementara FX Sugiyanto menyatakan, kesadaran penghematan penggunaan energi listrik bisa dimulai dari sikap di rumah masing-masing. Sebab, selama ini sikap tak acuh terhadap upaya penghematan masih menjadi hal yang lumrah di masyarakat.

”Misalnya saja tidak mematikan televisi saat tidur sudah menjadi hal biasa. Padahal sikap seperti ini jika tidak diubah semakin memberikan kontribusi pada pemborosan listrik,” jelasnya. Menurut dia, tidak ada orang yang mau pengeluaran listriknya membengkak, ketika subsidi listrik dicabut saja banyak pihak yang ”berteriak”.

Sayangnya jangankan usaha mengurangi penggunaan listrik yang tidak perlu, sebagian masyarakat bahkan tidak mengetahui profil penggunaan listriknya sendiri, dan mengalihkan tanggung jawab kepada penyedia energi ketika tagihan listriknya naik.

Sebuah studi ilmiah menunjukkan bahwa 80 persen pemborosan energi listrik disebabkan faktor manusia. Karena itu, perubahan sedikit terhadap kebiasaan menggunakan alat-alat listrik rumah tangga dapat berpengaruh signifikan pada penghematan listrik.

Adapun Teguh Dwi Paryono mengemukakan rasio elektrifikasi atau akses listrik di Jawa Tengah per November 2017 sudah mencapai 95,61 persen. Jumlah keluarga yang belum menikmati listrik sebanyak 405.286. ”Target di 2019 diharapkan sudah mencapai 99 persen sehingga perlu dikejar untuk yang miskin,” paparnya.(65)

Penulis :Arie Widiarto
Fotografer :Maulana M Fahmi
Penyunting :Wahyu Wijayanto

Berita Lainnya


SMCETAK TERKINI