13 Januari 2018 | Ekonomi - Bisnis

10 Persen Saham Freeport untuk Papua

JAKARTA- Pemerintah pusat akhirnya sepakat memberikan 10% saham PT Freeport Indonesia kepada Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Kesepakatan ditandai oleh penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika, dan PT Inalum (Persero) tentang pengambilan saham divestasi Freeport Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berdasarkan perjanjian, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika secara bersama-sama memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10% sesudah divestasi porsi hak atas kepemilikan saham tersebut. ”Termasuk mengakomodasi hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen atas usaha PT Freeport Indonesia,” ungkap dia, kemarin.

Pihak yang menandatangani perjanjian adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri BUMN diwakili Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar F Sampurno, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika, dan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin. Sri menambahkan pemberian 10% saham Freeport Indonesia untuk Papua menjadi bagian dari 51% saham Pemerintah Indonesia yang masih dalam tahap negosiasi.

Strategis

Pemda Papua baru bisa benar-benar terlibat sebagai pemegang saham setelah tahap negosiasi rampung atau Indonesia menguasai 51% saham Freeport Indonesia. ”Perjanjian salah satu langkah sangat strategis, suatu kemajuan sangat signifikan dalam pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia setelah dicapai pokok-pokok kesepakatan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia pada 27 Agustus 2017,” tambah dia.

Menurut dia, perjanjian itu juga wujud semangat kebersamaan seluruh jajaran pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang meliputi Kementerian keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN dengan pemerintah daerah, yakni Pemprov Papua dan Pemkab Mimika, serta BUMN yang sepakat bekerja sama dalam proses pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia.

Sri menyebutkan pengambilan saham divestasi Freeport Indonesia akan dilakukan dengan mekanisme korporasi, sehingga tidak membebani APBN dan APBD, serta menjadi salah satu manfaat dari pembentukan holding BUMN Pertambangan.

Ia mengharapkan kepemilikan 51% saham Freeport oleh Indonesia akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri tambang dalam upaya peningkatan nilai tambah, serta meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah. Pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia, ujar dia, pada akhirnya memberikan manfaat bagi seluruh bangsa, terutama masyarakat Papua.

”Momentum penandatanganan perjanjian menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia,” kata dia. Keseluruhan proses pengambilan saham divestasi, lanjut dia, perlu terus dikawal dengan mengedepankan kepentingan nasional dan masyarakat Papua, serta kedaulatan negara. Pemerintah, kata Sri, bakal melakukan dengan pengelolaan sumber daya alam secara transparan dan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.(J10-17)

Berita Lainnya


SMCETAK TERKINI