13 Januari 2018 | Semarang Metro

Pembangunan RSUD Ungaran Tahap I Dinilai Tak Memuaskan

UNGARAN- Ketua dan anggota Badan Anggaran (Banggar), mengecek hasil pembangunan RSUD Ungaran Tahap I, Jumat (12/1) siang. Dari hasil pengecekan, Banggar menilai pekerjaan bangunan tujuh lantai yang dibiayai APBD Kabupaten Semarang 2017 Rp 44,4 miliar itu tidak memuaskan. ”Saya tidak puas dengan hasil pekerjaan senilai Rp 44,4 miliar ini.

Secara kasat mata, konstruksi bangunan tidak nyaman kesannya asal neng mripat nglilipi,” kata anggota Banggar DPRD Kabupaten Semarang, M Basari. Dengan hasil yang sudah diserahterimakan ke pihak RSUD Ungaran, Basari menyarankan pihak kontraktor untuk memperbaiki selama enam bulan masa pemeliharaan.

Pasalnya, dirinya bersama ketua dan anggota Banggar masih menjumpai dinding yang belum sepenuhnya tertutup dan bagian struktur yang retak. ”Harus diperbaiki, kalau tidak rapi, pasti nantinya muncul pertanyaan,” tegasnya. Dalam pengecekan kemarin, rombongan juga melihat bangunan talut penahan di belakang bangunan utama, meski struktur itu tidak masuk dalam rencana awal.

”Kita lihat talut kondisinya sudah miring, kami pun mempertanyakan hal ini ke konsultan serta pengawas,” imbuhnya. Anggota Banggar DPRD lainnya, Bondan Marutohening menyayangkan adanya adendum atau pengalihan pekerjaan sebanyak dua kali pada 7 September dan 9 November 2017.

Setelah dicek, ada pengalihan pekerjaan dinding lantai 6 dan lantai 7, untuk pekerjaan talut penahan tanah di bawah yang juga belum tuntas dibangun. ”Seharusnya adendum di awal pekerjaan, pemenang tender harus melihat perencanaannya. Ketika di DED tidak ada, ya segera diadendum dengan mekanisme yang benar,” cetusnya.

Jadi Pertanyaan

Dalam Rapat Banggar belum lama ini, pihak RSUD Ungaran juga menyampaikan bahwa talut merupakan struktur bangunan, sementara dinding termasuk arsitektur. Hal itu menjadi pertanyaan, ketika adendum dilakukan di akhir pekerjaan, karena talut yang dikerjakan termasuk struktur bangunan.

Setelah melihat hasil pekerjaan PT DMI selaku pemenang lelang pembangunan RSUD Ungaran Tahap I, Bondan hendak mengusulkan ke Rapat Banggar untuk mempertimbangkan kembali menggunakan jasa konstruksi tersebut pada pembangunan tahap II.

”Peran konsultan pengawas tidak optimal, saya meragukan hasil pengawasan konsultan pengawas ketika diserahkan ke RSUD Ungaran untuk diterima oleh jajaran PPKom,” paparnya. Ditemui di sela pengecekan pekerjaan, Direktur RSUD Ungaran Setya Pinardi mengatakan bila adendum sudah diperkirakan sebelumnya karena membangun gedung 7 lantai tidak mungkin tanpa adendum.

Terlebih pembangunannya menggunakan sistem unit price dan langsam. ”Contohnya ketika memasang tiang pancang, tidak bisa dipastikan 9 meter bisa masuk. Kalau kena batu keras dan pancangnya tidak bisa masuk ya berhenti.

Itu dihitung unit price, artinya ada sisa dana pasti ada adendum,” katanya. Dia membeberkan kesepakatan dari tim teknis, dinding tidak masuk struktur namun arsitektur. Dengan demikian, pekerjaannya bisa dilakukan kapan saja, bahkan bisa dikerjakan pada tahap II.

Terlepas dari itu, pihaknya sejak awal sebenarnya sudah meminta agar pembangunan RSUD Ungaran ditangani DPU Kabupaten Semarang menyusul jajaran RSUD Ungaran tidak punya kapasitas pengetahuan soal bangunan. ”Kami sudah serahkan semua ke tim teknis.

Demikian halnya soal anggaran, kami undang BPKPuntuk melakukan review, dan hal itu sudah berjalan,” bebernya. Meski menuai banyak pertanyaan dan kritik dari Banggar DPRD Kabupaten Semarang, Setya Pinardi menyatakan akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan ke pihak yang berwenang.

”Saya mengembalikan ke Banggar, menyusul dari sisi politik bukan ranah saya. Ranah saya adalah mempertanggungjawabkan hasil, baik teknis maupun dari sisi anggaran,” kata dia.(H86-51)

Berita Lainnya


SMCETAK TERKINI