08 April 2018 | Arsitektur

Adaptipkah Konsep TOD di Semarang

TODdiinisiasi Peter Calthrope pada 1993. Pada dasarnya TOD adalah konsep pengintegrasian tiga kegiatan utama dalam kehidupan masyarakat perkotaan, yaitu bekerja, bertempat tinggal, dan berekreasi, di satu kawasan. Secara sederhana, TOD adalah sebuah konsep pengembangan kawasan berbasis transportasi massal yang terintegrasi dengan jaringan pejalan kaki/,sepeda dalam perkembangan menjadi walkable environment.

Secara teoretis pengintegrasian tiga fungsi dan kegiatan utama perkotaan di satu kawasan dapat mengurangi jumlah dan frekuensi perjalanan dengan kendaraan bermotor. Mobilitas orang dan kegiatan berputar hanya di kawasan tertentu. Jadi perjalanan di jalan raya berkurang, sehingga menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas. Setelah Perang Dunia II, banyak kota baru dibangun di Asia dan Eropa menerapkan konsep TOD.

Dasawarsa belakangan ini implementasi konsep TOD menjadi tren di kota besar seperti Tokyo (Jepang), Seoul (Korea), Hong Kong, Singapura, yang backbone urban transport-nya berbasis jaringan rel/kereta api. Mencermati perkembangan TOD di Indonesia (Jakarta khususnya), telah terjadi kesesatan pikir dalam memahami arti TOD. Konsep itu hanya dipahami secara dangkal sebagai salah satu konsep penataan kawasan yang berlokasi ‘’berdekatan” dengan titik titik transit.

Ada kecenderungan TOD telah dimanipulasikan menjadi gimmick pemasaran bagi swasta dalam proyek pembangunan apartemen. Padahal, pengembangan kawasan itu tidak sesuai dengan prinsip dasar konsep TOD, seperti: comprehensivesness, compactness, mixed used, mixed income, dan walkable environment.

Pengembang hanya mengandalkan kedekatan proyek dengan stasiun MRTatau LRT. Transportasi massal dalam konsep TOD terdiri atas multimoda transportasi. Bukan hanya mengandalkan satu jenis. Banyak pengembang juga tak mengintegrasikan pembangunan proyek properti dengan transportasi massal yang merupakan prinsip dasar TOD.

Perubahan Lanskap Kota

Sebuah perencanaan kawasan berbasis TOD biasanya memiliki orientasi ke titik titik transit (stasiun kereta api, stasiun bis, MRT, LRT,atau media transportasi lain), dikelilingi built up area berintensitas tinggi, dengan radius pelayanan 400-800 m (gambar1). Radius itudianggap nyaman bagi masyarakat yang memakai akses transportasi dari titik transit ke beberapa fasilitas kerja.

Kawasan eksisting di sekitar lokasi perpindahan antarmoda transpor di kemudian hari akan berkembang jadi pusat pertumbuhan baru. Peningkatan intesitas kegiatan di kawasan itu memicu peningkatan landvalue yang biasanya diikuti kenaikan pajak bumi dan bangunan. Itu mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan regulasi untuk lebih mengoptimalkan penggunaan lahan perkotaan.

Kebijakan itu antara lain berupa zoning regulation, building code and building regulation baru seperti KDB, KLB, RTH, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Figure ground di kawasan TOD akan memadat dan proporsi bangunan bertambah tinggi seiring kenaikan nilai tanah. Kawasan central business districtdi pusat kota lama sudah tak lagi berciri sentral, karena tersaingi kemunculan pusat pertumbuhan baru makin berperan (gambar2).

TOD seharusnya dipahami sebagai penataan kawasan yang “berorientasi” ke titik titik transit itu. Konsep TOD lebih menekankan integrasi berbagai kegiatan perkotaan dengan jaringan transportasi dan tersambung dengan pedestrian sehingga terbentuk walkable environment(gambar 3). (63)

Bambang Setioko, IAI | Arsitek Madya anggota IAI Daerah Jawa Tengah