17 April 2018 | Hukum

KPK Diragukan

  • Penetepan Boediono Sebagai Tersangka

JAKARTA- Mantan anggota Pansus DPR dalam kasus Bank Century, Chandra Tirta Wijaya, meragukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai tersangka.

”Belum tentu putusan praperadilan itu dijalankan KPK,” ujar Chandra di Jakarta, Senin (16/4).

Keraguan Chandra lantaran hingga saat ini KPK tak mampu mengusut tuntas kasus tersebut. KPK, kata dia, hanya mendakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya. Chandra menduga KPK hanya mampu menjerat Budi Mulya dalam kasus ini karena Budi Mulya adalah pihak yang ”lemah” dari sisi beking hukum. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK memeriksa dan menetapkan status tersangka kepada mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century. Menurut Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, putusan pengadilan itu sesuai dengan hasil kesimpulan Pansus Hak Angket Century di DPR, delapan tahun silam. ”Dulu kesimpulan Pansus DPR adalah Boediono serta Sri Mulyani bertanggung jawab,” kata Hatta.

Segera Bersikap

Hatta berharap KPK segera menindaklanjuti putusan pengadilan Jakarta Selatan itu. KPK sejauh ini masih mempelajari putusan praperadilan tersebut. Keraguan sama dilontarkan eks anggota Pansus Century lainnya, Ahmad Yani.

Padahal menurut dia, kasus ini mudah jika KPK serius mengusutnya. ”Sesungguhnya, persolan Century itu terang benderang. Kalau penyidik ingin usut tidak rumit. Lebih rumit kasus (kopi sianida) Jessica,” ujar Ahmad Yani dalam diskusi ‘’Skandal Bank Century’’ di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (16/4).

Menurut Ahmad Yani, DPR telah memberikan rekomendasi dalam kasus Century pada Rapat Paripurna DPR Maret 2010. Rekomendasi itu menetapkan ada perbuatan melawan hukum dan tindakan pidana. ”Opsi C (opsi yang menang dalam Rapat Paripurna DPR) itu disebut Dewan Gubernur BI (Boediono) dan KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) waktu itu yang tanggung jawab,” ujarnya.

Politikus PPP itu menduga, KPK tidak akan berani menetapkan Boediono sebagai tersangka. Menurut Ahmad Yani, KPK mendapat intervensi dari pihak lain. ”KPK tidak mau usut ini, saya yakin. Makanya itu puncak kemarahan Fahri (Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah), yang bilang bubarkan KPK,” tuturnya. ”KPK tidak mandiri-mandiri banget. Ada kepentingan lain, kepentingan lain yang tidak ingin Indonesia tegak,” sambung Ahmad Yani.

Eks anggota Pansus Century yang lain, Muhammad Misbakhun mengatakan, ini momen bagi KPK untuk meningkatkan kepercayaan publik. Penetapan Boediono menjadi tersangka dengan posisinya sebagai mantan wakil presiden, bisa menambah elite yang ditersangkakan oleh KPK.

Menurut politikus Golkar itu, KPK harus segera menindaklanjuti putusan PN Jakarta Selatan. Misbakhun menyatakan, ini sebagai tanda KPK patuh kepada putusan hukum. ”Kalau hukum sudah memerintahkan, ya harus. Jangan lagi ada kalimat, kita akan pelajari dulu putusan praperadilan,” sebutnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan tim Biro Hukum KPK masih mempelajari putusan praperadilan soal kasus skandal Bank Century. KPK siap melakukan penyidikan lanjutan bila ditemukan dua alat bukti terkait tersangka baru.(F4,cnn-39)