17 April 2018 | Hukum

Kejar Sjamsul, KPK Kontak Interpol

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bekerja sama dengan Interpol dan Kepolisian Singapura untuk memulangkan bos PTGajah Tunggal Tbk, Sjamsul Nursalim, dan istrinya, Itjih Nursalim, untuk diperiksa sebagai saksi terkait Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). ”Masih proses di penyidik. KPK memiliki hubungan kerja sama dengan Interpol dan CPIB (kepolisian) Singapura,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Senin (16/4).

Saut menambahkan, pihaknya fokus untuk membuktikan kesalahan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah memperkaya Sjamsul Nursalim selaku obligor BDNI. ”Sudah pasti (akan dipulangkan) kalau kami bisa buktikan perannya dalam perkara ini,” katanya.

KPK sudah memanggil Sjamsul dua kali, namun yang bersangkutan tidak hadir. KPK menetapkan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka pada April 2017. Adapun tindak pidana korupsi yang dilakukan Syafruddin adalah memberikan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim tahun 2004.

SKL itu diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajiban atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajiban berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Masukan Boediono

Inpres dikeluarkan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjarajakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang meski baru melunasi 30 persen jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Syafruddin mengusulkan SKLitu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses litigasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp 4,8 triliun, yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam perkembangannya, berdasarkan audit investigatif BPK, kerugian keuangan negara dalam kasus SKL BDNI mencapai Rp 4,58 triliun.-(K32,ant-39)

SMCETAK TERKINI