17 April 2018 | Hukum

KPU Belum Pasti Ajukan PK

JAKARTA- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengungkapkan bahwa sikap KPU yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN dalam kasus putusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) merupakan pernyataan kelembagaan.

”Ketua KPU menyampaikan itu (dugaan pelanggaran kode etik hakim) bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai ketua lembaga. Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah melalui mekanisme rapat pleno,” ujar Wahyu di Jakarta, kemarin.

Menurut Wahyu, pernyataan Ketua KPU Arief Budiman yang berniat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim PTUN, belum bersifat final. Demikian pula dengan wacana mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan PTUN ke Mahkamah Agung. ìKami belum sampai pada tahapan akan mengajukan PK atau tidak. Kami baru memutuskan di rapat pleno bahwa akan mempertimbangkan pelaporan dugaan kode etik hakim PTUN ke Komisi Yudisial. Sampai sekarang kami belum memutuskan akan melaporkan atau tidak,î tegasnya.

Anggota KPU, Viryan menambahkan, rencana KPU melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim PTUN atas putusan sengketa keikutsertaan PKPI dalam pemilu merupakan hak KPU sebagai lembaga negara. Karena itu, dia menyayangkan sikap PKPI yang akan melaporkan Ketua KPU, Arief Budiman dan anggota KPU, Hasyim Asy’ari ke kepolisian. ìProses yang kami tempuh terhadap putusan PTUN kan menjadi hak dari lembaga KPU. Kami berusaha menjalankan sebaik mungkin, terutama kami sudah menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 20,î tuturnya.

Dilaporkan Polisi

Viryan berharap agar semua pihak termasuk PKPI menghormati hak-hak yang dimiliki KPU berdasarkan UU, termasuk rencana KPU yang akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim PTUN ke Komisi Yudisial, dan kemungkinan mengajukan Peninjauan Kembali putusan PTUN atas PKPI ke Mahkamah Agung. Terpisah, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), kemarin, resmi melaporkan Komisioner KPU Hasyim Asyari ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan pencemaran nama baik. Hasyim dilaporkan ke polisi karena menyatakan rencana upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) KPU terhadap putusan PTUN PKPI. ”Terlapor memberikan pernyataan kepada media isinya adalah bahwa KPU mempertimbangkan untuk melakukan upaya Peninjauan Kembali dengan novum yang akan dia dapatkan,” kata pelapor yang juga kuasa hukum PKPI, Reinhard Halomoan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (16/4).

Reinhard menjelaskan, pernyataan Hasyim melukai kader PKPI. Dia menyebut PKPI dirugikan atas informasi yang disampaikan Hasyim. ”Dia meneruskan dengan pernyataan bahwa jika PK diterima, maka PKPI akan dicoret sebagai peserta pemilu. Hal ini berdampak kepada kader PKPI di tengah masa persiapan yang sangat minim. Ini semacam berita tidak benar, terror, terhadap kader dan menurunkan kepercayaan terhadap PKPI. Itu kerugian,” ujar Reinhard.

Reinhard menduga pernyataan Hasyim merupakan pendapat pribadi, bukan atas nama lembaga KPU. Menurut Reinhard, seharusnya Hasyim bisa lebih bijak mengeluarkan pernyataan dalam kapasitasnya sebagai anggota KPU. ”Ini kami duga adalah pendapat pribadi yang tidak sesuai undang-undang. Padahal sebagai komisioner KPU seharusnya beliau memahami bahwa upaya tersebut tidak dapat dilakukan. Ini yang menjadi titik kerugian kami,” tuturnya.(J22,K24-39)